FPI Kuningan Apresiasi Tindakan Tegas Pemkab Kuningan Atasi Jalsah Salanah JAI di Desa Manislor
Font Terkecil
Font Terbesar
 |
| FPI Kuningan |
Ia menjelaskan, apresiasi itu diberikan kepada Pemkab Kuningan karena telah mengedepankan asa hukum yang berlaku di negara Indonesia serta di Kabupaten Kuningan khususnya. Ia juga merinci aturan-aturan yang dimaksud:
1. Perpres RI No 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
2. Fatwa MUI No. 05/Kep/MUNAS II/MUI/1998
3. Keputusan Fatwa MUI pada MUNAS VII Nomor : II/MUNAS II/15/2005
4. SKB 3 Menteri (Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri) Nomor : 3 Tahun 2008, Nomor : Kep-003/A/JA/6/2008, Nomor : 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota dan/atau Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Masyarakat
5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat
"Secara terang-terangan ahmadiyah ini justru semakin gencar mengadakan kegiatan-kegiatan baik di media sosial maupun di tempat mereka berkumpul," ujarnya baru baru ini.
"Bahwa ketegasan Pemda, akan kita kawal sampai disana (Desa Manislor) sampai benar-benar tidak ada kegiatan, demi tercipta Kuningan aman damai," tuturnya.
